Divisi Pendidikan
INFO (LANGSEB) – SINDANGAGUNG KUNINGAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai upaya peningkatan kualitas gizi santri dan pelajar, rupanya tidak selalu disambut antusias. Di Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebuah pondok pesantren diduga memilih tidak terlibat dalam program MBG, meski telah beberapa kali ditawari secara resmi oleh petugas Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG).
Informasi yang dihimpun infolangseb.my.id menyebutkan, penolakan tersebut tidak disampaikan secara terbuka, melainkan melalui cara yang dinilai “halus namun berulang”. Setiap kali petugas SPPG datang untuk melakukan sosialisasi dan penawaran, pimpinan pondok pesantren tidak pernah dapat ditemui, dan pertemuan hanya berlangsung di level pengurus.
“Kami sudah beberapa kali datang dan menyampaikan maksud secara resmi, tapi pimpinan pondok selalu tidak bisa ditemui,” ungkap salah satu sumber yang mengetahui proses tersebut.
Persoalan ini ternyata bukan sekadar isu lapangan. Dugaan keengganan menerima MBG tersebut pernah dibahas dalam rapat SPPG Kecamatan Sindangagung yang digelar di Kantor Kecamatan Sindangagung dan dihadiri unsur terkait.
Dalam rapat tersebut, muncul pertanyaan mengapa sebuah lembaga pendidikan berbasis pesantren tidak merespons program gizi yang ditujukan langsung untuk santri, sementara sasaran dan mekanismenya dinilai tidak mengganggu sistem pendidikan maupun kemandirian lembaga.
Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pondok pesantren mengenai alasan sikap tersebut.
Secara formal, kata “menolak” memang tidak pernah diucapkan. Namun, pola komunikasi yang selalu berujung tanpa kepastian memunculkan tafsir di kalangan pelaksana bahwa terdapat keengganan untuk menerima program MBG.
Situasi ini menimbulkan sindiran di internal pelaksana program:
Program sudah disiapkan, anggaran tersedia, sasaran jelas, namun pintu dialog tak kunjung terbuka.
Padahal, MBG dirancang sebagai program pemenuhan gizi, bukan intervensi terhadap kurikulum, manajemen, maupun kedaulatan pesantren.
Meski menghadapi situasi tersebut, SPPG Sindangagung disebut masih membuka ruang dialog. Pendekatan persuasif tetap diupayakan agar terjadi komunikasi langsung dengan pimpinan pondok pesantren demi kejelasan sikap.
“Kalau memang ada keberatan, seharusnya disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” ujar sumber tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, infolangseb.my.id masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak pondok pesantren terkait dugaan penolakan Program Makan Bergizi Gratis ini. Media ini membuka ruang hak jawab secara proporsional demi keberimbangan informasi.
Program negara semestinya bertemu dengan kepentingan rakyat. Namun ketika komunikasi tak pernah sampai ke pengambil keputusan, publik pun wajar bertanya: apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap diam tersebut?
Anonym
